Menkeu Sri Mulyani, Optimis Indonesia Bisa Bayar Hutang yang Menggunung, dengan Pajak dari Masyarakat

Namun, ia belum mengkalkulasi kapan hutang Indonesia bisa terlunasi di rezim Presiden Joko Widodo.

 

Sri mengatakan, utang Indonesia bisa terlunasi dengan memungut pajak dari masyarakat.

 

Dengan cara seperti ini, Sri yakin hutang negara yang melonjak di masa pandemi Covid-19 bisa terlunasi.

 

Sri mengatakan, pengumpulan pajak dari masyarakat harus segera dikumpulkan demi mengurangi hutang negara.

 

Dirinya pun menjelaskan, penarikan hutang ini perlu dilakukan untuk menutupi kekurangan APBN yang angkanya melonjak hingga 6,09 persen saat wabah Covid-19 melanda. 

 

 

Sri mengakui, kondisi saat ini memaksa negara menambah hutang, meski fakta lain terungkap penerimaan pajak merosot hingga -14,7 persen tahun 2020.

 

"Penerimaan negara kita merosot, oleh karena itu kita masih harus mengalami defisit dan berutang," ujar Sri Mulyani dalam webinar Pajak Bertutur pada Rabu (25 Agustus 2021). Seperti dikutip Jakselnews.com dari Pikiran-rakyat.com

 

Sri tetap optimistis negara bisa melunasi hutang yang selama ini membayangi, jika penerimaan pajak dari masyarakat terus dikumpulkan.

 

"Namun kita yakin bisa membayar lagi apabila penerimaan pajak bisa dikumpulkan," ujar Sri Mulyani

 

Sri mengatakan penarikan hutang dilakukan agar pemerintah tak menunggu dan berpangku tangan di saat penerimaan negara malah menurun.

 

 

Ia juga menjelaskan, pemasukan yang terjadi selama Pandemi Covid-19 ini difokuskan pada perlindungan sosial hingga insentif dunia usaha. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

 

Sri Mulyani merinci kebutuhan yang dimaksud adalah bidang kesehatan, bansos, dan pembangunan infrastruktur. 

 

Lebih lanjut, Sri menyinggung bahkan untuk menyelenggarakan pendidikan.

 

"Hal itu tetap dilakukan dan harus dipenuhi meskipun kita mengalami defisit," ujarnya

 

Selain itu ia juga merinci, hutang dan pajak akan diarahkan untuk belanja negara berupa insentif nakes. Ada juga untuk pengadaan vaksinasi. 

 

"Terus untuk insentif pajak barang-barang lain yang berhubungan dengan Covid-19," ujar Sri

 

 

Lanjut ia menjelaskan anggaran juga diarahkan pada pembangunan rumah sakit darurat, kemudian belanja di bidang kesehatan dan bansos yang terus berlanjut di tahun 2021 hingga tahun 2022.

 

"tahun ini saja pemerintah sudah membelanjakan Rp214,96 triliun untuk pengadaan vaksin, testing tracing treatment, insentif tenaga kesehatan, dan biaya perawatan pasien Covid-19," ujarnya

 

Anggaran Rp186 triliun lebih juga ditingkatkan selama PPKM berlaku, yakni untuk meningkatkan bansos yang masuk dalam program perlindungan sosial.

 

Misal, pemerintah meningkatkan bansos dalam bentuk PKH, kemudian ada kartu sembako. Program BST, BLT Desa, Kartu Prakerja, subsidi listrik, termasuk kuota internet.

 

"Semuanya adalah belanja perlindungan sosial dan itu adalah uang hasil penerimaan pajak kita," ujar Sri menjabarkan penggunaan anggaran selama Covid-19.

 

 

"Seluruh belanja belanja inilah yang akan mampu kita adakan dan kita bangun apabila Indonesia mampu memobilisasi penerimaan pajak dengan baik," ujarnya

 

Untuk pendidikan, infrastruktur konektivitas seperti jaringan telekomunikasi dan internet sedang dibangun. 

 

Hal ini sesuai fakta jika masih ada 13.000 desa yang belum terkoneksi secara baik.

 

Sri mengakui, hal inilah menghambat pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19.

 

"Negara yang kuat dari sisi penerimaan pajaknya dia akan juga kuat untuk bisa melindungi bangsanya," ujar Sri Mulyani menambahkan.***