Network
JAKSELNEWS.COM - Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan suatu solusi yang dibutuhkan oleh institusi terkait. Tidak seperti kebanyakan organisasi sektor swasta, institusi pemerintahan harus responsif terhadap sejumlah organisasi yang berbeda, termasuk pejabat terpilih, badan pemerintahan lain, investor, bahkan warga negara yang berfokus pada pemantauan aktivitas mereka.
Agar menjadi institusi pemerintahan yang bertanggung jawab, informasi keuangan harus relevan dan dapat diandalkan. Sistem akuntansi pemerintah daerah mampu membantu proses administrator pada badan pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten
Perbedaan sistem akuntansi pemerintah dengan sektor swasta
Sistem akuntansi yang ditujukan untuk operasi komersial umum tidak dapat dimodifikasi untuk tujuan finansial pemerintahan. Sangat penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan investasi dalam sistem keuangan yang dirancang khusus untuk digunakan di sektor publik.
Perbedaan antara sistem akuntansi swasta dan pemerintah muncul terutama karena adanya ketidaksamaan latar belakang. Badan pemerintahan cenderung memiliki tanggung jawab utama akuntabilitas fiskal, sementara di sektor swasta tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan.
Baca Juga: BPJPH Kaji Layanan Sertifikasi Halal Berbasis AI dan Blockchain
Fungsi sistem akuntansi pemerintah daerah
1. Akuntabilitas
Sistem akuntansi pada pemerintah dapat memberikan informasi keuangan lengkap dan berguna bagi pihak yang bertanggung jawab serta berkaitan dengan operasi unit pemerintah. Tujuan akuntabilitas ini mengharuskan tiap pegawai atau badan yang mengelola keuangan negara untuk memberikan pertanggungjawaban dan perhitungan atas laporan keuangannya.
Selain itu juga menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah, baik secara nasional maupun per instansi untuk menentukan kepatuhan terhadap otorisasi anggaran. Laporan keuangan harus memenuhi berbagai tujuan, seperti posisi keuangan dan likuiditas jangka pendek, kepatuhan anggaran dan hukum. Begitu pula dengan masalah yang memiliki fokus jangka panjang seperti penganggaran modal.
2. Manajerial
Sistem harus mampu memberikan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah. Begitu juga dengan menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu badan terkait yang berguna untuk pengelolaan kegiatan dan finansial pemerintah secara efisien.
Sistem akuntansi pemerintah akan berguna untuk mencatat dan melaporkan bagaimana dana dikelola, membuat laporan keuangan dan neraca untuk setiap departemen, mengintegrasikan penganggaran, manajemen penggajian.
