Network
JAKSELNEWS.COM - Rusia ikut berkomentar setelah sekian lama diam soal kudeta yang tengah terjadi di Myanmar. Menurut negara tersebut, sanksi yang diberikan oleh negara lain hanya memicu konflik lebih besar di Burma.
Tindakan hukuman tersebut justru dapat memicu perang saudara skala besar di negara itu. "Ancaman dan sanksi terhadap pemerintah Myanmar saat ini tidak memiliki masa depan dan sangat berbahaya," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia mengutip laman Channel News Asia.
Kebijakan semacam itu dinilai hanya akan mendorong orang Burma menuju konflik sipil yang semakin parah.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta 1 Februari lalu yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi serta menggagalkan demokrasi yang akan terjadi di negara itu. Terpantau lebih dari 550 orang telah tewas dalam kerusuhan anti kudeta tersebut.
Kekuatan internasional telah berusaha untuk menambah tekanan pada militer dengan mencapai kepentingan bisnisnya yang luas, termasuk perdagangan giok dan ruby yang menguntungkan.
Namun sejauh ini baik sanksi maupun seruan untuk menahan diri tidak menunjukkan tanda-tanda menahan junta karena berjuang untuk memadamkan kerusuhan yang meluas.
Minggu lalu Dewan Keamanan PBB dengan lantang menyatakan keprihatinan yang mendalam atas situasi yang memburuk dengan cepat.
Rusia diketahui telah berusaha untuk mengembangkan hubungan dengan junta militer. Ditambah, Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Alexander Fomin, ikut bergabung pada parade tahunan bulan lalu dimana Myanmar memamerkan kehebatan militernya.
Ketika rezim mengadakan parade untuk Hari Angkatan Bersenjata, lebih dari seratus orang justru terbunuh. Pada parade tersebut, Rusia tampil dengan memamerkan peralatannya termasuk tank T-72, jet tempur MiG-29, dan helikopter Mi-24. ***
Artikel Rekomendasi