Soal Calon Kapolri, Ketum PBMA Minta Jokowi Dengarkan Aspirasi Rakyat

JAKASELNEWS.COM - Ketua Umum Pengurus Besar Mathlaul Anwar (PBMA) KH Ahmad Sadeli Karim meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengarkan aspirasi masyarakat dalam menentukan calon Kapolri. Meski kewenangan itu sepenuhnya berada ditangan Jokowi selaku orang nomor satu di Republik ini.

“Menurut saya itu memang kewenangan presiden, prosedurnya ada kan. Karena presiden mandataris rakyat, Presiden harus mendengarkan asporasi rakyat untuk kemaslahatan ke depan,” kata Ahmad kepada wartawan, Selasa (12/1/2021).

Menurut Ahmad, Jokowi harus bijak dalam memilih calon Kapolri pengganti Jenderal Polisi Idham Azis yang segera memasuki masa pensiun. Dia berharap, sosok Kapolri baru nantinya ialah sosok yang dapat memberi rasa aman kepada masyarakat.

Baca juga: Terungkap! Habib Rizieq Ternyata Sempat Positif Covid-19

“Artinya ya Tolong presiden bijaklah dalam memilih seorang kapolri. Mudah2an dengan begitu ada kondisifitas bagi keamanan. Itu yang diharapkan. Ada stabilitas ada keamanan. Rakyat tenang, tidak ada gejolak. Itu saja yang kita harapkan,” ujarnya.

“Lalu bagaimana menegakkan hukum secara adil. Menegakkan hukum seadil-adilnya, tidak pandang bulu. Saya rasa kriteria kapolri sudah jelas sebagai pengayom, sebagai pelayan bagi seluruh bangsa indonesia yang majemuk dan berbhinneka tunggal ika ini,” dia menambahkan.

Terkait munculnya beberapa nama calon Kapolri yang mencuat di publik, Ahmad enggan berkomentar banyak. Sebagai rakyat, kata Ahmad, dirinya hanya bisa memberikan saran.

“Saya masalah nama no comment. Semua pernah jadi kapolda banten, pak Listyo, Boy Rafli. Itu terserah presiden lah. Kita kan hanya saran saja sebagai rakyat biasa. Saya kira presiden lebih tau lah agar bagaimana suasana negara ini kondusif ke depan. Kita kan inginnya ketenangan,” kata dia.

Presiden Jokowi dalam waktu dekat ini rencananya akan menyerahkan nama calon Kapolri kepada DPR RI. Jokowi bakal mengirimkan surat berisi nama calon Kapolri yang ditunjuknya kepada DPR RI untuk kemudian menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test.