Joko Widodo Tegaskan Tolak 3 Periode Sebagai Presiden

Anehnya, meski Jokowi tegas mengatakan akan mengakhiri jabatana keduanya sebagai presiden sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi ada relawannya "ngotot ingin nambah".

 

Akan tetapi ucapan Jokowi yang tegas menolak tiga periode ini malah banyak yang meragukannya.

 

Termasuk Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia), Ray Rangkuti yang mengungkap banyak contoh sehingga dia tak sepenuhnya percaya pada ucapan Jokowi.

 

Alasan pertama Ray Rangkuti tidak percaya capan Jokowi adalah isi dari pernyataanya tidak mendasar.

 

 

Terdengar hanya hal teknis, argumentatif, subtantif, dan prinsipil. “Jokowi menolak amandemen itu lebih bersifat tekhnis saja,” ungkapnya pada wartawan pada Senin, 6 September 2021 sepeti dikutip dari galamedia.pikiran-rakyat.com pada Rabu, 8 September 2021.

 

Sehingga kata dia muncul tafsir jika seolah-olah amandemen itu demi kepentingan dirinya sendiri bukan pada kesepakatan untuk kuatnya konstitusi aturan perundang-undangan.

 

Lantas Ray mengungkap beberapa contoh mendasar atas ucapan Jokowi yang tidak seusia dengan tindakannya

 

Pertama, revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tiba-tiba disahkan oleh Jokowi.

 

“Awalnya presiden menyatakan tidak setuju dengan revisi UU KPK, tapi akhirnya terlibat penuh dalam pembahasannya,” ujarnya.

 

Kemudian pernyataan Jokowi terkait hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat agar pegawai KPK bisa diangkat menjadi ASN.

 

 

“Dia bilang tidak dijadikan sebagai sarat rekrutmen staf KPK. Ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh KPK, tokoh juga dicuekin oleh presiden,” imbuh Ray.

 

Atas dasar tersebut, Ray mengatakan, ucapan presiden dan tindakannya kerap kali berbeda.

 

“Belum lagi soal rencana revisi UU ITE yang sampai sekarang sudah tidak terdengar kelanjutannya,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan petinggi partai politik (parpol) koalisi non parlemen di Istana Kepresidenan pada Rabu, 1 September 2021, Jokowi sempat menyinggung soal amandemen UUD 1945.

 

Sekretaris Jenderal PBB, Affriansyah Ferry Noor mengatakan, Jokowi dengan tegas menolak untuk melakukan amandemen UUD 1945, baik secara terbuka maupun terbatas.

 

“Soal amandemen ini beliau menjawab, saya atau pemerintah tidak akan melakukan amandemen, baik terbuka maupun terbatas,” ujarnya dalam wawancara dilansir Galamedia Jumat, 3 September 2021.

 

 

Menurut keterangan Ferry, Jokowi tidak mau disalahkan dalam permasalahan ini.

 

“Saya tidak mau disalahkan seolah-olah saya mau 3 periode, atau diperpanjang,” tuturnya.

 

 

Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto buka-bukaan soal sikap partai dan harapan relawan terkait jabatan 3 periode Presiden Joko Widodo (Jokowi). S

 

elain itu, Hasto pun menyinggung soal wacana peluang perpanjangan waktu jabatan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

 

Pernyataan Hasto ini menanggapi harapan relawan yang menginginkan Jokowi kembali melanjutkan masa jabatannya untuk ketiga kalinya.

 

Dia pun membahas soal keinginan lain, jika tidak bisa tiga periode, maka penambahan waktu masa jabatan.

 

Anak buah Megawati ini mengatakan, hingga saat ini PDIP masih tegak lurus memegang konstitusi dan UUD. Partai dalam menyikapi dorongan relawan, hanya mengapresiasi, artinya menilai kinerja kader PDIP sukses sebagai presiden.

 

 

 

Selain itu, relawan yang mendorong Jokowi tiga periode atau perpanjangan waktu dinilai Hasto sebagai rasa cinta.

 

Jokowi sejatinya akan mengakhiri masa jabatan presiden pada 2024. Akan tetapi, dalam beberapa bulan terakhir mulai "terskema" untuk mendorong Presiden Jokowi melanggar konstitusi dan UUD dengan memunculkan wacana tiga periode.

 

Jika memang Jokowi harus dipaksakan menjabat tiga periode, maka ada dua cara yang bisa ditempuh. Pertama melawan hukum serta konstitusi, dan kedua mengamandemen UU.

 

Hasto tegas mengatakan, sejauh ini sikap partai sangat jelas mentaati aturan UU yang berlaku.

 

Bahkan pernyataan pribadi Jokowi diungkit Hasto, dimana Jokowi tidak setuju jika ada penambahan jabatan apalagi menambah perioden.***