Erick Thohir Tegaskan INPRES Nomor 6 2020 Tidak untuk Menakut-nakuti Masyarakat

- 14 Agustus 2020, 10:58 WIB
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 Erick Thohir. (Pikiran-rakyat.com) /Pikiran-rakyat.com

JAKSELNEWS.COM - Erick Thohir meminta agar kerjasama penanganan Covid-19 bersama TNI dan POLRI yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tidak disalahartikan.

Menurut Menteri BUMN itu, intervensi TNI dan POLRI dalam tim pelaksana penanganan Covid-19 mutlak diperlukan. Maka agar penanganan berjalan lancar, Erick sempat mengunjungi Mabes Polri untuk memastikan sinergitas tim.

Selain itu, Erick menekankan bahwa Presiden Jokowi sudah berusaha semaksimal mungkin dalam upaya meredam wabah. Karena itu ia berharap nspres No 6 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh presiden tidak disalahartikan.

"Keluarnya INPRES Nomor 6 2020 jangan sampai disalahartikan bahwa seakan-akan Polri bersama komite ini akan melakukan tindakan yang menakut-nakuti masyarakat," ujarnya dalam akun Instagram pribadinya @erickthohir pada Kamis 13 Agustus 2020, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam artikel Soal Inpres No 6 2020, Erick Thohir: Jangan Sampai Disalah Artikan

Dukungan dari POLRI bagi Erick penting untuk menyukseskan program sosialisasi perubahan perilaku dan displin masyarakat yang dikerjakan oleh Satgas Penanganan Covid-19.

"Keterlibatan TNI POLRI dalam Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PCPEN) diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, kepatuhan dan disiplin masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam kehidupan sehari-hari," jelas Erick.

Dengan begitu proses sosialisasi yang akan difokuskan di 83.000 kelurahan dan desa dapat berjalan lebih intens, luas, masif, serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

"Kita akan fokuskan di 83.000 tentunya kelurahan dan desa, yang tadi sudah sampaikan Polri, tentu Polri siap sampai ke posisi yang terdekat kepada rakyat Indonesia," paparnya.

Ke depannya TNI dan Polri juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan untuk melakukan imunisasi massal. Hal ini sebagaimana arahan Presiden Jokowi.***

 

Editor: Setiawan R

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X