Network
JAKSELNEWS.COM - Sidang Paripurna Tahunan MPR RI pada Jumat, 14 Agustus 2020 dibuka oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam sidang yang disertai oleh pidato kenegaraan Presiden Jokowi terkait penyampaian RAPBN 2021 dan Nota Keuangan tersebut, Puan juga menyinggung program pemulihan ekonomi nasional.
Puan menyebut perlunya pemulihan sisi permintaan (demand side) berupa upaya peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat secara meluas, serta sisi penawaran (supply side) berupa penguatan UMKM dan usaha padat karya.
"Pelaku usaha agar dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan tepat guna dalam menggerakkan produktivitas perekonomian nasional. Pemulihan UMKM dan sektor padat karya juga terus diperkuat, hampir 60 persen PDB (produk domestik bruto) nasional bersumber pada sektor UMKM," ujarnya sebagaimana dikutip dalam artikel Pikiran-rakyat.com berjudul Hadiri Sidang Paripurna, Puan Maharani Pastikan DPR RI Bereskan RUU Sesuai Prioritas dan Bahas UMKM.
Selain itu, Ketua DPR RI perempuan pertama tersebut menegaskan perlunya campur tangan pemerintah untuk membangun UMKM.
Secara konkret akan dilakukan program bantuan dan penguatan UMKM ke depannya.
Bukan hanya itu, Puan juga menyinggung perlunya membenahi tatanan sosial masyarakat yang tengah dihantam oleh wabah Covid-19.
"Pemulihan kehidupan sosial masyarakat dibutuhkan upaya sosialisasi, edukasi dan kedisiplinan bersama dalam menjalankan protokol kesehatan dalam menghadapi Covid-19," ujarnya.
Dalam hal ini, cucu Soekarno ini mengatakan bahwa DPR RI akan mendukung sepenuhnya upaya pemerintah menangani Covid-19 dalam enam bidang, yaitu pemulihan pengangguran, perpajakan dan PNBP, transfer daerah dan dana desa, kesehatan, pendidikan, juga perlindungan sosial.
"DPR RI mendukung upaya pemerintah melakukan reformasi sebagaimana yang disampaikan pada pembahasan pendahuluan, yaitu penganggaran, perpajakan dan PNBP, transfer daerah dan dana desa, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial," jelas Puan Maharani.
Bagi Puan, untuk mencapai semua tujuan itu, kehadiran negara sangat diperlukan, terutama untuk meningkatkan pelayanan publik serta efisiensi produk domestik bruto (PDB) demi kemakmuran rakyat.
"Diperlukan upaya reformasi untuk mewujudkan PDB yang efisien dalam menciptakan kemakmuran bagi rakyat, PDB yang dapat membuat rakyat merasakan kehadiran negara melalui pelayanan publik yang semakin baik," paparnya.
Terakhir, Puan juga berjanji DPR RI akan menyelesaikan RUU sesuai dengan skala prioritas yang sudah ditetapkan.
"DPR akan menyelesaikan seluruh RUU yang ada dengan tetap memerhatikan skala prioritas sehingga kebutuhan hukum Indonesia akan tetap dipenuhi," tambahnya.***
Nama Reporter: Farida Al-Qodariah
Artikel Rekomendasi