Network
JAKSELNEWS.COM - Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Krisdayanti ikut serta dalam rapat pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja, Senin 5 Oktober 2020. Krisdayanti pun memberi pembelaan terkait UU Cipta Kerja yang kini menjadi polemik.
Sebagai salah satu artis yang sekaligus menjadi anggota DPR RI, Krisdayanti ikut mengutarakan suaranya terkait RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang kini menimbulkan pro dan kontra, khususnya di kalangan buruh atau karyawan.
Lewat unggahan foto saat berada di dalam ruangan yang berisi wakil rakyat, perempuan yang akrab disapa KD ini menjelaskan soal keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat.
Meski banyak kebijakan yang berubah dan dinilai merugikan buruh pada RUU Cipta Kerja yang baru saja disahkan, KD menilai kebijakan tersebut disahkan justru bukan untuk memanjakan para pemilik perusahaan.
Krisdayanti anggap terobosan hukum untuk bangsa
Istri Raul Lemos itu memastikan, RUU Cipta Kerja adalah terobosan hukum untuk bangsa Indonesia.
Di mana di masa depan akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan juga meningkatkan produktivitas.
"Pada dasarnya pemerintah Pusat akan mencari solusi yang terbaik untuk semua masyarakat Indonesia. Tidak ada niat untuk memanjakan para pengusaha dan investor seperti yang selama ini disampaikan oleh sekelompok pihak. RUU Cipta Kerja sebagai terobosan hukum untuk Bangsa dan seluruh Rakyat Indonesia, yang nantinya dapat memudahkan disemua sektor dan bidang untuk melakukan pekerjaannya. Pada akhirnya gagasan Omnibus Law diwujudkan pada RUU Cipta Kerja yang mempunyai tujuan untuk memudahkan penciptaan lapangan kerja, percepatan peningkatan investasi, dan peningkatan produktivitas yang diyakini akan bisa terealisasi jika RUU Cipta Kerja nantinya ditetapkan menjadi Undang-undang," bunyi unggahan KD di Instagramnya.
Namun, ibu empat anak itu tampak membatasi orang yang bisa komentar dalam unggahannya tersebut.
RUU Cipta Kerja jadi UU, buruh demo massal
Sekadar diketahui, meski menghadapi serangkaian penolakan, paripurna DPR tersebut tetap mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU.
Artikel Rekomendasi