JAKSELNEWS.COM - Tiongkok menyebut demokrasi milik Amerika Serikat diibaratkan sebagai senjata pemusnah massal.
Pernyataan Tiongkok yang menyinggung demokrasi Amerika Serikat sebagai senjata pemusnah massal disampaikan pada Sabtu, 11 Desember 2021.
Adapun pernyataan dari Tiongkok itu disampaikan pada pertemuan koferensi tingkat tinggi (KTT) demokrasi yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat.
Tujauan penyelenggaraan KTT demokrasi oleh Amerika Serikat adalah bertujuan untuk menggandeng sekutu agar satu visi dalam menghadapi rezim otokratis.
Baca Juga: 10 Pernak-pernik Natal yang Cocok Dijadikan Hiasan di Rumah, Salah Satunya Figur Sinterklas
Akan tetapi, Tiongkok dikeluarkan dari penyelanggaraan KTT virtual tersebut termasuk beberapa negara seperti Rusia dan Hongaria.
Akibatnya, Tiongkok menuduh Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memicu perpecahan era perang dingin.
Dilansir JAKSELNEWS.COM dari Digital Journal, kementerian luar negeri Tiongkok mengatakan bahwa demokrasi telah lama menjadi senjata pemusnah massal yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk campur tangan di negara lain.
Selain itu, Amerika Serikat dituduh telah menghasut revolusi warna di luar negeri.
Baca Juga: Ampas Kopi dan 3 Bahan Ini Dapat Menghitamkan Rambut Secara Alami
Tidak hanya itu, kementerian luar negeri Tiongkok menduga bahwa KTT yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat bertujuan untuk merik garis prasangka ideologis, instrumentalisasi dan mempersenjatai demokrasi serta menghasut perpecahan dan konfrontasi.
Begitu juga dengan Beijing yang mengutuk keras dan menolak secara tegas adanya praktek semua demokrasi semu.
Tidak hanya itu, Tiongkok pun meningkatkan propagandanya dan mengkritik demokrasi Amerika Serikat sebagai korup dan gagal.
Berbeda dengan Amerika Serikat, Presiden Tiongkok Xi Jinping justru merilis sebuah buku putih berisi tentang demokrasi rakyat menurut versinya sendiri.
Buku yang dirilis oleh Tiongkok itu bertujuan untuk menopang legitimasi Partai Komunis yang berkuasa, dimana semakin otoriter di bawah kendali Xi Jinping.
Sementara itu, Amerika Serikat bersikeras membantah adanya perang dingin lagi dengan Tiongkok.
Diketahui, kedua negara adidaya itu sempat bersitegang selama beberapa tahun terakhir terkait dengan perdagangan, teknologi, dan HAM.
Sebelumnya, Departeman Keuangan AS memberikan sanksi terhadap kedua pejabat tinggi Tiongkok atas pelanggaran HAM di wilayah Xinjiang.
Kedua, AS menjatuhkan sanksi juga kepada perusahaan teknologi berbasis AI sebagai daftar hitam perusahaan teknologi pengenalan wajah yang menargetkan minoritas Uighur.***