Network
JAKSELNEWS.COM - Polemik soal pantas-tidaknya hukuman mati diberikan kepada pelaku korupsi mengemuka belakangan ini. Hal ini muncul menyusul penangkapan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus dugaan korupsi dana bansos senilai Rp17 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut pengamat politik Rocky Gerung, hal tersebut adalah salah satu cara tertinggi dalam menjunjung keadilan.
“Soal menteri sosial ini yang dipersoalkan publik adalah ultimum remedium, jadi semacam sebut aja upaya tertinggi untuk menghasilkan keadilan. Karena itu orang menuntut hukuman mati,” kata Rocky seperti dikutip JakselNews.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.
Dirinya mengatakan poin tersebut memungkinkan untuk diterapkan, karena telah tertuang di dalam undang-undang.
“Jadi sebetulnya poin itu poin yang masuk akal karena dimungkinkan oleh undang-undang oleh hukum positif,” ucap Rocky
Menurut ungkapannya pada saat ini Indonesia menganggap tradisi hukum positif selalu diabaikan di pengadilan. Sejatinya kehidupan tak hanya diatur oleh norma hukum, melainkan juga diatur oleh norma sosial.
“Tapi kita mesti ingat bahwa hidup ini bukan hanya sekadar diatur oleh legal norm, tapi juga ada sosial norm. Nah social norm ini yang menuntut hukuman maksimal bahkan dengan kemarahan orang menyebutkan dipancung aja dimatiin aja,” tutur Rocky Gerung.
Hal lain juga diungkapkan Rocky Gerung, menurutnya Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Polhukam perlu memahami norma yang berlaku di Indonesia. Ia pun menanggapi perkataan Mahfud MD mengenai tak ada ancaman hukuman mati terhadap kasus yang menjerat Kemensos Juliari Batubara.
“Kan itu yang mesti dipahami oleh Mahfud MD kan. Bukan pagi-pagi udah bilang ga ada hukuman mati buat si Mensos karena tidak dalam keadaan darurat segala macam,” ucapnya.
Pernyataan Mahfud MD tersebut, menurut Rocky Gerung seperti adanya sebuah sikap pertahanan atau melindungi sebuah pihak.
Artikel Rekomendasi