Network
JAKSELNEWS.COM - Mantan Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) dengan jelas mengatakan pemerintah terkesan lambat dalam mengatasi persoalan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
Jusuf Kalla menilai pemberian vaksin Covid-19 saat ini mirip seperti pembagian bantuan sosial sembako.
Ia pun meminta mekanisme pemberian vaksin saat ini harus cepat dan tidak memperumit masyarakat seperti perlu dilakukan verifikasi.
"Saya selalu bilang, vaksin itu beda dengan pembagian sembako. Kalau pembagian sembako, orang mau saja menerima sampai lima kali sehari untuk itu perlu diverifikasi," ujar JK, sebagaimana dikutip Jakselnews.com dari Pikiranrakyat-Bekasi.com
Menurutnya, warga/masyarakat tidak perlu dipersulit untuk mendaftar secara daring ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes), lantas kemudian mendapatkan tiket.
"Kalau pembagian sembako memang harus dicek, tetapi kalau vaksin, mana ada orang mau disuntik dua kali dalam satu hari. Ndak ada. Tidak ada orang mau disuntik dua kali sehari, dua kali dalam sebulan pun dipaksa-paksa baru mau," ujarnya
JK meminta kepada Pemerintah RI, khususnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, untuk tidak memperumit penerimaan vaksin bagi masyarakat.
"Saya sudah sampaikan juga ke Menteri bahwa apa yang menyebabkan keterlambatan adalah terlalu ribet administrasinya," ujar JK
Lantas Jusuf Kalla membandingkan dengan negara lain, terkait adanya penerimaan vaksinasi terhadap masyarakat.
"Di luar negeri itu (warga) datang langsung disuntik, selesai, pulang. Tidak perlu (mendaftar) online, online itu untuk buktinya saja. Jadi tidak perlu ada WiFi, buat apa," ujarnya
JK juga mengatakan, pemerintah tidak perlu khawatir dengan potensi kecurangan yang mungkin dilakukan masyarakat, hanya demi untuk mendapatkan dosis vaksin melebihi dari yang seharusnya diterima.
"(Pemerintah) jangan khawatir nanti orang akan curang, ada kecurangan dalam menerima dosis vaksin itu. Ndak ada yang seperti itu," tambah JK.***
Artikel Rekomendasi