7 Arah Kebijakan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Salah Satunya Terkait Pengangguran

JAKSELNEWS- Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 akan mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

“Tema dari RKP 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna.

SKP yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo tersebut membahas tiga isu utama, yaitu Penanganan Pandemi Covid-19; Tema dan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023; dan Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran (TA) 2023.

Baca Juga: Hasil Survei BI: Harga Properti Residensial Naik

Lebih lanjut Kepala Bappenas mengungkapkan, terdapat tujuh arah kebijakan prioritas RKP 2023.

Pertama,adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Kita inginkan pada tahun 2024 (kemiskinan ekstrem) bisa mencapai 0-1 persen, artinya tahun 2023 kita harus menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5-3 juta penduduk,” ujarnya pada 16 Februari 2022

Kebijakan prioritas selanjutnya, kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan. Ketiga, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job.

Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha. Kelima, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas. Keenam, ekonomi hijau.