7 Arah Kebijakan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Salah Satunya Terkait Pengangguran

“Mengingat Indonesia akan mencapai net-zero emission pada tahun 2060, jadi pembangunan rendah karbon dan dalam hal ini transisi energi menjadi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim,” ujarnya.

Baca Juga: Menteri Teten: Kacang Koro Pedang Bisa Jadi Bahan Baku Alternatif Tempe dan Tahu

Kebijakan priorotas ketujuh percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Dalam kesempatan tersebut, Suharso juga menyampaikan mengenai sasaran pembangunan pada tahun 2023. Pertama pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,9 persen, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6 persen, rasio gini 0,375-0,378, indeks pembangunan manusia (IPM) 73,29-73,35, serta tingkat kemiskinan 7-8 persen.

“Indikator pembangunan adalah nilai tukar petani (NTP) antara 103-105 dan nilai tukar nelayan (NTN) 105-107,” tambahnya