Network
JAKSELNEWS.COM - Wakil Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto keluhkan kinerja pemerintah terkait penanganan Covid-19 dalam Rapat Kerja di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Juli 2021.
Slamet Budiarto blak-blakan menilai pemerintah belum serius menangani pandemi Covid-19 yang belakangan ini justru mengalami kenaikan kasus.
Dari kacamata Slamet Budiarto, pemerintah masih bersikap normal di tengah kondisi 'perang' yang semakin mengkhawatirkan.
"Ini kondisi perang, tapi diperlakukan seperti normal," ujar Slamet di hadapan pimpinan dan anggota Komisi IX DPR hingga Menkes Budi Gunadi Sadikin yang hadir secara daring dalam rapat.
Lebih lanjut, Wakil Ketum PB IDI itu menyoroti berbagai masalah yang dihadapi oleh para rekan tenaga kesehatan (Nakes).
Perkara yang dimaksud seputar kurangnya sumber daya manusia, satu per satu Nakes terpapar Covid-19, minimnya fasilitas kesehatan, hingga tagihan kesehatan yang belum dibayar.
"Sehingga tagihan Covid yang triliunan itu belum bisa diselesaikan," ujarnya
Slamet Budiarto juga menyayangkan kesepakatan yang dibuat dengan Menko PMK, kedokteran Kemenkes, Ditjen Dikti tak kunjung direalisasikan hingga detik ini.
Pasalnya meski dalam kesepakatan itu IDI mendorong agar mahasiswa kedokteran diluluskan dari Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Kedokteran (UKMPPD), Ditjen Dikti disebut-sebut belum mengeksekusi penyelenggaraannya.
"Kami sudah rapat dengan Menko PMK, kedokteran dan Kemenkes kemudian Ditjen Dikti. Sudah sepakat meluluskan dan menerjunkan di pelayanan, tapi belum dieksekusi Ditjen Dikti. Maka kami mohon Komisi IX percepat pemenuhan dokter untuk tangani covid," tuturnya.
Selain itu, IDI mendorong agar Nakes segera diberi vaksin dosis ketiga mengingat masih rentannya para tenaga medis terpapar Covid-19.***
Artikel Rekomendasi