Network
JAKSELNEWS.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkap bahwa pengadaan vaksin Covid-19 yang disiapkan oleh tiga produsen asal Tiongkok, masih belum dapat dipastikan kehalalannya sebelum disuntikan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama islam.
"Saat ini belum bisa jawab apakah halal atau tidak karena prosesnya belum berjalan, kita masih nunggu hasil pemeriksan," kata Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Fatwa Indonesia (LPPOM MUI), Muti Arintawati, sebagaimana dikutip Jakselnews.com dari artikel Depok.Pikiran-Rakyat.com berjudul MUI Sebut 3 Vaksin Covid-19 yang Diproduksi Perusahaan Tiongkok Belum Dipastikan Halal.
Muti mengungkapkan bahwa hingga saat ini, MUI masih menunggu hasil laporan dari timnya yang berangkat ke Tiongkok bersama perwakilan Pemerintah Indonesia, untuk meninjau secara langsung proses produksi vaksin tersebut.
"Kita masih menunggu hasil dari tim, setelah hasilnya keluar kemudian bisa ditimbang dan dinilai apakah memang semua persyaratan bisa diikuti dengan baik dari industri vaksin," tuturnya.
Lebih lanjut, halal atau tidaknya hasil penelitian, maka laporan akan diserahkan ke Komisi Fatwa MUI sebagai dasar pertimbangan syarat dan acuan bagi industri obat di Indonesia untuk memproduksi vaksin Covid-19 secara mandiri.
"Hasilnya akan di bawa dan dirapatkan kemudian hasilnya akan disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI," tutur Muti.
Dia pula menjelaskan, untuk memastikan vaksin Covid-19 aman dan terbebas dari zat-zat yang mengandung unsur kategori haram, maka perlu dilakukan pengujian sertifikasi halal.
Setidaknya, jelas Muti, terdapat tiga syarat penting dalam pelaksanaan sertifikasi halal vaksin Covid-19, di antaranya adalah:
- Traceability atau ketertelusuran. Dalam proses persyaratan ini bertujuan untuk mengetahui produk yang dihasilkan menggunakan bahan-bahan yang halal atau tidak.
- Ada jaminan kehalalan atau sistem jaminan halal. Misalnya, merinci secara detail penggunaan bahan vaksin yang halal dalam proses produksinya dan menggunakan fasilitas halal atau tidak.
- Otentikasi melalui uji laboratorium. Tujuan proses uji lab ini, untuk memastikan tidak ada kontaminan, sehingga bahan produk yang disertifikasi halal itu betul-betul bisa dipastikan kehalalannya.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto sebelumnya pun mengatakan, terdapat tiga produsen asal Tiongkok yang telah memberikan komitmen menyanggupi pengadaan vaksin untuk Indonesia.
"Dari kunjungan kita ke Tiongkok, pertama vaksin yang diproduksi Sinovac. Kemudian kedua kita bertemu dengan Sinopharm (G24), kemudian CanSino," kata Yuri.
Yuri juga menambahkan, untuk produsen vaksin Sinovac akan mengirimkan 3 juta dosis vaksin, dan terbagi dalam dua tahap. 1,5 juta pada November, dan 1,5 juta dosis pada Desember.
Selain itu, vaksin dari Sinopharm (G24) lanjut Yuri, akan mengirim sebanyak 15 juta dosis vaksin.
Selanjutnya, perusahaan penyedia vaksin Covid-19 CanSino, akan mengirimkan vaksin ke Indonesia sebanyak 100.000 dosis.
Terlihat dari banyaknya jumlah vaksin yang akan diterima Indonesia itu, Yuri meyakini bahwa upaya kepastian pemerintah untuk melakukan vaksinasi Covid-19 pada bulan November hingga Desember kepada 9,1 juta orang, akan terpenuhi.*** (Sitiana Nurhasanah/Pikiran Rakyat Depok)
Artikel Rekomendasi