JAKSELNEWS.COM - BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan fasilitas pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai bagian dari Manfaat Layanan Tambahan (MLT).
Kententuan ini ada dalam Peraturan Kementerian Tenaga Kerja (Permenaker) No 35 tahun 2016, dan direvisi lewat Permenaker Nomor 17 Tahun 2021
Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 antara lain menegaskan penambahan Bank Daerah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA) dalam penyaluran MLT, peserta dapat mengajukan pengalihan KPR umum menjadi KPR MLT serta penyesuaian suku bunga deposito sebagai dasar perhitungan suku bunga.
Baca Juga: Kenaikan Harian Omicron di 6 Provinsi Lampaui Delta
Bagaimana Cara Pengajuan untuk mendapat fasilitas KPR bagi BPJS Ketenagakerjaan?
Berikut ketentuannya
- Peserta paling tidak telah terdaftar aktif sebagai peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) selama 1 tahun
- Perusahaan tempat bekerja tertib administrasi dan iuran serta tidak berstatus Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) upah maupun tenaga kerja
- Belum memiliki rumah sendiri dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai
- Aktif membayar iuran
- Lolos verifikasi kredit dari bank penyalur.
Selanjutnya, pengajuan kredit dapat dilakukan di kantor cabang bank dengan membawa persyaratan administrasi
Ada 2 pilihan bagi pekerja/buruh yang ingin mendapatkan rumah, yaitu PUMP (Pinjaman Uang Muka Perumahan) atau KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Fasilitas ini akan mengenakan bunga cicilan yang lebih rendah, yaitu maksimal 8,5% per tahun.
Sedangkan besaran plafonnya, untuk pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp 150 juta dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp 500 juta. Peserta bisa mencicil pinjaman selama maksimal 15 tahun.
Baca Juga: Media Ungkap Donasi Kim Seon Ho ke Yayasan Leukemia Anak Korea
Tahapan Pengajuan MLT untuk Rumah
- Peserta mengajukan fasilitas KPR, PUMP atau PRP di bank kerjasama dan menyertakan copy bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
- Bank akan melakukan verifikasi dan BI Checking.
- Setelah verifikasi awal, bank akan melanjutkan permohonan kredit ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk verifikasi kepesertaan.
- Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan akan mengirim formulir persetujuan kepada bank untuk diproses/ditolak, sesuai dengan hasil verifikasi kepesertaan.
Besaran pinjaman disesuaikan dengan besaran gaji.Jika peserta memiliki gaji maksimal Rp 5 juta diberi pinjaman Rp 20 juta, gaji Rp 5-10 juta diberikan pinjaman Rp 30 juta. Untuk gaji di atas Rp 10 juta pinjaman uang muka yang bisa didapatkan sebesar Rp 50 juta.
Jika pengajuan disetujui, peserta tidak boleh rumah tersebut selama periode cicilan. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan sudah mulai menerapkan peraturan holding period yang mengatur masa huni minimal untuk menghindari spekulan.