JAKSELNEWS.COM - Pemerintah Indonesia mempunyai rencana akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada barang kebutuhan pokok dan jasa pendidikan sekolah.
Rencana untuk sembako yang akan di kenakan pajak mulai dari beras, gabah, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran, bumbu-bumbuan dan gula.
Sembako rencana akan dikenakan PPN itu tercantum dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Baca Juga: Adanya Promo BTS Meal, McDonald's di Serbu Driver Ojol
Di dalam pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat akan dihapus dalam RUU KUP sebagai barang yang tidak dikenakan PPN. Dengan kata lain, sembako akan dikenakan pajak.
Dalam hal lain juga, pemerintah rencana akan kenakan pajak untuk jasa pendidikan sekolah. Hal tersebut tertuang dalam draft RUU KUP, diketahui pemerintah menghapus jasa pendidikan dari kategori jasa yang tidak dikenai PPN. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 4A ayat (3).
Dalam draft RUU KUP itu, pemerintah juga memutuskan untuk menambah jenis jasa yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan PPN.
Baca Juga: Komnas HAM: Kami Berhak Mamanggil Siapa Saja Yang Melanggar HAM.
Kendati demikian, untuk kategori jasa yang masih bebas PPN dalam RUU KUP, yakni jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga a.
Namun, Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani, mengatakan "Kebijakan tersebut terbuka untuk digugat dengan argumentasi bertentangan dengan Pasal 33 ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terkait dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan dan menjaga keseimbangan kesatuan ekonomi nasional."
Wakil MPR itu mengingatkan kepada pemerintah khususnya Kementerian Keuangan untuk benar-benar melakukan kajian dari sisi dasar dan ideologi bernegara serta konstitusi negara.
"Mari kita cerminkan Pancasila kita dalam sikap pemerintahan yang nyata dengan tidak membuat kebijakan atau perundangan yang menabrak Pancasila dan konstitusi kita,".***