JAKSELNEWS.COM - Wacana penyelenggaraan Formula E di Jakarta mendapat penolakan dari sebagian politisi dan partai politik.
Terbaru adalah ajakan pada masyarakat untuk menduduki sirkuit jika Anies Baswedan tetap ingin menggelar balapan.
Ajakan mengumpulkan massa ini digelorakan Politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono. Dia beralasan menolak Formula E lantaran berpotensi menimbulkan kerumunan.
Dia takut angka Covid-19 di Jakarta akan meledak jika terus dipaksakan untuk digelar di ibu kota.
"Mengelar Turnamen Balapan Formula mengundang kerumunan masyarakat yang tidak bisa beli tiketnya.. Covid-19 bisa meledak lagi nanti," kata Arief dalam tulisan di akun Twitternya, @bumnbersatu yang dilihat pada Jumat, 3 September 2021.
Dia lantas mengancam akan menghimpun kekuatan untuk menduduki sirkuit. Jika Pemprov DKI Jakarta bersikeras mengadakan Formula E, Arief tegas akan mengajak masyarakat menduduki sirkuit Formula E
Dia mengatakan, ajang balap mobil listrik tak bisa digelar selama kondisi pandemi Covid-19 yang tidak jelas kapan berakhir.
Arief Poyuono bahkan mengajak rakyat yang sedang susah dan korban PHK untuk ke sirkuit membubarkan balapan.
"Kalau terus ngotot yuk kita mobilisasi rakyat lagi susah & korban PHK untuk duduki sirkuitnya," kata Arief Poyuono.
Terkait Formula E, sejak didengungkan Anies Baswedan pada 2019 terus mendapat penolakan. Jika saat itu sebelum pandemi disebut program sia-sia oleh para partai penolak kebijakan Anies. Sementara sekarang adalah alasanya Covid-19, maka tidak boleh ada kerumunan.
Gerakan terbaru yang dilancarkan penolak kebijakan Formula E adalah adanya fraksi di DPRD DKI Jakarta yang penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies.
Mereka yang menggunakan haknya itu adalah Fraksi PDIP dan PSI, sementara tujuh fraksi lainnya menolak interpelasi.
Dia mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal kebijakan rencana menggelar balap mobil Formula E di Jakarta.
Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan dan PSI di DPRD DKI Jakarta resmi mengajukan surat Hak Interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta soal kebijakan itu.
Interpelasi adalah hak anggota legislatif untuk meminta keterangan pemerintah soal kebijakan yang dianggap penting dan berdampak luas.
Surat Hak Interpelasi itu diajukan Fraksi PDI Perjuangan dan PSI pada 26 Agustus 2021.
Tsamara Amany mempertanyakan urgensi menggelar Formula E di Jakarta ketika masyarakat sedang dilanda krisis Covid-19.
Kritik itu disampaikannya melalui video yang diunggah akun Twitter resmi PSI Jakarta pada 2 September 2021.
"Ketika dipertanyakan DPRD, Pak Anies bilang lagi sibuk urus Covid. Jadi gak ada waktu untuk jawab soal balapan mobil," kata Tsamara Amany melalui tulisan di video tersebut.
"Kalau sibuk urus Covid, kok menghamburkan uang rakyat untuk balapan mobil?" katanya lagi.
Untuk apa balapan mobil ketika rakyat susah?" ujarnya.
Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan Rasyidi mengatakan bahwa gelaran Formula E membenani APBD berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu, dia mengatakan, Formula E malah berpotensi menciptakan kerugian anggaran alih-alih menguntungkan.
"Ada potensi kerugian. Inilah yang kami tanyakan kepada Bapak Gubernur," ucapnya.***