Dikecam Karena Hilangnya Kata Agama, Berikut Sederet Kebijakan Nadiem Makarim yang Menuai Kontra

- 12 Maret 2021, 14:16 WIB

JAKSELNEWS.COM - Nadiem Anwar Makarim merupakan founder Gojek pada 2010. Menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Harvard Business School, Nadiem menjabat sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan sejak Oktober 2019.

Namun, tampaknya beberapa kebijakan Nadiem sempat menuai kontra di kalangan masyarakat maupun tokoh dan ahli di bidang pendidikan. Apa saja kebijakan Nadiem yang menuai kontra selama satu tahun lebih menjabat sebagai Kemendikbud?

1. Hilangnya Pelajaran Agama dalam Peta Jalan Pendidikan 2020-2035

Menyusul hilangnya frasa agama dalam Peta Jalan Pendidikan, Nadiem Makarim menerima banyak kritik. Namun, Nadiem mengaku jika isu hilangnya mata pelajaran agama tersebut tidaklah benar.

Nadiem memastikan jika pihaknya akan memuat pelajaran agama dalam Peta Jalan Pendidikan. Nadiem juga mengapresiasi masyarakat yang mencermati dan memberi masukan tentang perlunya kata agama yang ditulis secara eksplisit dalam Peta Jalan Pendidikan.

2. Rencana Pembelajaran Tatap Muka Juli 2021

Dengan melihat proses vaksinasi yang terus berjalan di Indonesia, Nadiem Makarim pun berharap agar pembelajaran dapat dimulai pada minggu kedua dan ketiga bulan Juli 2021. Rencananya, pembelajaran tatap muka akan dijalankan dengan sistem rotasi.

Selain dengan sistem rotasi, proses pembelajaran juga harus tetap dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nyatanya, kebijakan ini dianggap tergesa-gesa oleh beberapa tokoh di bidang pendidikan.

Hal ini karena vaksinasi bagi tenaga pendidik yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama dan angka positif rate yang masih tinggi. Standar untuk melakukan pembelajaran tatap muka adalah dengan positif rate di bawah 5% sedangkan secara nasional, positif rate Indonesia pada Februari masih berada di level 24.30%.

3. Program Organisasi Penggerak

Program Organisasi Penggerak (POP) merupakan program yang digagas Mendikbud pada 10 Maret 2020. POP merupakan program pemberdayaan masyarakat secara masif melalui dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan.

Harapannya, dengan pelatihan ini kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa juga akan meningkat. Namun, program ini menimbulkan sejumlah kontroversi, terutama karena ketidakjelasan dan dana berjumlah besar yang harus dihabiskan untuk implementasi program.

Program yang fokus pada pengembangan literasi, numerasi, dan karakter ini awalnya melibatkan sejumlah organisasi masyarakat. Namun setelah kontra dan kritik dari berbagai pihak, Kemendikbud memutuskan untuk mengevaluasi kembali program ini yang rencananya akan diimplementasikan pada tahun 2021.

Halaman:

Editor: Husain F.P


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkait

Terkini