Network
JAKSELNEWS.COM - Presiden Prancis, Emmanuel Macron, hingga saat ini masih bersikeras enggan meminta maaf kepada umat Muslim atas pernyataannya terkait agama Islam.
Adanya hal tersebut membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak masyarakat Indonesia untuk melakukan pemboikotan terhadap produk-produk Prancis.
Ajakan tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi kepada wartawan di Jakarta, Jumat 30 Oktober 2020.
"Memboikot semua produk yang berasal dari negara Prancis serta mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan tekanan dan peringatan keras kepada Pemerintah Prancis," ucap Muhyiddin, dilansir Jakselnews.com dari artikel Depok.Pikiran-Rakyat.com berjudul Emmanuel Macron Ngotot Tidak Minta Maaf Soal Pelecehan Nabi Muhammad, MUI Ajak Boikot Produk Prancis.
Muhyiddin pun meminta Pemerintah Indonesia untuk sementara waktu menarik Duta Besar Indonesia di Paris, Prancis, hingga Presiden Macron menarik ucapannya dan meminta maaf kepada umat Islam se-dunia yang melontarkan pernyataan bernada "Islamophobia".
Muhyiddin pula mengatakan, bahwa umat Islam tidak ingin mencari musuh tetapi hanya ingin hidup berdampingan secara damai dan harmonis.
Waketum MUI itu juga meminta Presiden Prancis segera menghentikan segala tindakan penghinaan dan pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW, terlebih Komisi HAM PBB menyebut penghinaan terhadap Rasulullah bukanlah bentuk kebebasan berekspresi.
Ia juga mendukung sikap Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang telah memboikot produk-produk dari Prancis.
"Mendesak kepada Mahkamah Uni Eropa untuk segera mengambil tindakan dan hukuman kepada Prancis atas tindakan dan sikap Presiden Emmanuel Macron yang telah menghina dan melecehkan Nabi Besar Muhammad SAW," ujar Muhyiddin.
MER-C pun mengecam
Diharapkan Pemerintah Indonesia dapat segera merespon dan mengambil sikap atas pernyataan Presiden Prancis dengan mendorong permintaan maafnya kepada umat Islam.
Harapan tersebut diungkapkan oleh pimpinan presidium organisasi sosial kemanusiaan untuk korban perang, konflik dan bencana alam yang bergerak dalam bidang kegawatdaruratan kesehatan “Medical Emergency Rescue Committee" (MER-C) Indonesia.
Ketua Presidium MER-C, dr Sarbini Abdul Murad menanggapi pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyebutkan Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia.
"Hal ini agar polemik yang dapat menimbulkan perpecahan kerukunan umat beragama tidak berlarut," ujar Sarbini.
MER-C menyayangkan sekaligus mengecam pernyataan Macron itu sebagai pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan memecah belah kerukunan umat beragama di dunia.
"Kami turut menyayangkan sekaligus mengecam pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Itu adalah pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Macron telah menyebarkan kesalahpahaman terhadap Islam. Sebuah penyataan yang dapat memecah belah kerukunan umat beragama di dunia," ucap Sarbini.
"Macron mestinya bijak dalam menilai Islam," tambah Sarbini Abdul Murad, yang merupakan dokter pertama Indonesia yang berada di garis depan perbatasan Rafah, Mesir-Palestina saat perang 22 hari Palestina-Israel akhir Desember 2008.
Muhyiddin menjelaskan, bahwa Macron mestinya bisa belajar dari sosok Vladimir Putin, Presiden Rusia yang bijak dalam melihat Islam.
Meski di Rusia terjadi pemberontakan separatis Chechen, tidak berarti Putin menyudutkan Islam secara keseluruhan.
Sementara Macron sebagai orang nomor satu di Prancis memilih membiarkan dan menolak untuk melarang keputusan media di negara tersebut, Charlie Hebdo yang menerbitkan kembali kartun Nabi Muhammad SAW pada September 2020 dengan alasan kebebasan berekspresi, suatu sikap pemimpin negara yang sangat melukai dan menuai reaksi keras dari berbagai kalangan umat Islam di seluruh dunia.
Hal tersebut berbahaya karena menjadi modus menyebarkan kebencian terhadap Islam.
"Untuk itu, MER-C meminta kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk segera meminta maaf kepada umat Islam dunia. Kami pikir meminta maaf adalah jalan yang bijak, serta melarang kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW," kata Sarbini menambahkan.*** (Erta Darwati/Pikiran Rakyat Depok)
Artikel Rekomendasi