JAKSELNEWS.COM - Setelah pulang ke Indonesia, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, menyatakan kesediaannya untuk rekonsiliasi dengan pemerintah. Namun, ia memberikan sejumlah syarat yang harus dilakukan oleh pemerintah.
Disampaikan melalui video di kanal Youtube Front TV, Habib Rizieq membeberkan sejumlah syarat, salah satunya adalah membebaskan sejumlah ulama dan aktivis yang sedang ditahan.
Di antara sejumlah ulama tersebut, Habib Rizieq menyebutkan nama seperti Abu Bakar Baasyir dan Habib Bahar bin Smith.
"Bebaskan dulu para tokoh kita, masih banyak ulama kita yang saat ini menderita di penjara. Bebaskan Ustaz Abu Bakar Baasyir, Habib Bahar bin Smith," ujar Habib Rizieq, pada video yang diunggah Kamis 12 November 2020, seperti dikutip Jakselnews.com dari artikel Depok.Pikiran-Rakyat.com berjudul Akui Siap Rekonsiliasi dan Berdialog dengan Pemerintah, Habib Rizieq Berikan Sejumlah Syarat.
Tak hanya itu, pendiri FPI tersebut bahkan juga meminta agar para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI), yang saat ini tengah ditahan, untuk segera dibebaskan.
Ia pun pula turut menyebutkan buruh, mahasiswa, dan para pendemo yang juga ikut ditahan atas aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
"Bebaskan buruh, bebaskan mahasiswa, bebaskan para pendemo, bebaskan pelajar yang saat ini memenuhi ruang-ruang tahanan,” ucapnya.
“Kita siap dialog dan damai, kita siap hidup tanpa kegaduhan. Tapi bebaskan ulama, habib dan bebaskan dulu para tokoh kita masih banyak ulama menderita,” kata ketua FPI yang baru tiba di Indonesia itu.
Dalam pernyataannya itu, Habib Rizieq menekankan bahwa rekonsiliasi bisa berjalan dengan baik apabila pintu dialog dengan pemerintah dibuka. Akan tetapi, ia menyayangkan hal tersebut karena belum dilakukan oleh pemerintah.
“Tidak ada rekonsiliasi tanpa dialog, dialog itu penting sudah dan ga boleh penguasa itu tangkap kanan tangkap kiri. kriminilasisi sudah enggak boleh,” imbuhnya.
Terkait dialog dengan pemerintah, Habib Rizieq mengaku sudah menawarkan hal tersebut sejak januari 2017 lalu.
“Bicara soal pintu dialog sudah pernah saya sampaikan saat tabligh akbar di Masjid Istiqlal sebelum Pilkada DKI setelah aksi 212 yaitu di tahun 2016 dan di bulan Januari (2017) kita buat aksi 121,” jelas Rizieq.
Namun, Rizieq mengklaim pihak pemerintah tidak memberikan kesempatan berdialog itu dan malah melakukan kriminalisasi terhadap ulama.
Di akhir pernyataannya, Habib Rizieq Shihab menegaskan bahwa ia siap berdialog dengan pemerintah. Ia menilai bahwa seharusnya pemerintah merasa senang apabila mendapatkan kritik dari berbagai pihak.
“Para pengkritik umumnya punya solusi uang mereka tawarkan. Pelajari, kalau solusi itu baik terima, kalo tidak baik sampaikan dimana tidak baiknya. Selesai tidak perlu ada kegaduhan tingkat nasional,” ujarnya.*** (Annisa Fauziah/Pikiran Rakyat Depok)