Network
JAKSELNEWS.COM - Desakan terhadap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih terus dilayangkan oleh publik. Tuntutan untuk mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja yang disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu digaungkan oleh berbagai elemen di masyarakat.
Banyak pihak, mulai dari buruh, mahasiswa, aktivis hingga akademisi menganggap pengesahan UU Cipta Kerja terlalu terburu-buru serta mengesampingkan kepentingan rakyat kecil.
Salah satu kritik datang dari mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014 hingga 2019, Fahri Hamzah. Menurut Fahri, pimpinan DPR RI tidak boleh lari dari polemik ini. Seharusnya DPR RI melakukan sosialisasi lebih lanjut dan bersedia menemui masyarakat.
"Pimpinan dan anggota @DPR_RI jangan lepas tangan..kalian dipilih untuk menanggung perasaan dan aspirasi rakyat," ujar Fahri Hamzah dalam akun Twitter pribadinya @fahrihamzah, sebagaimana dikutip dari Pikiranrakyat-bogor.com dalam artikel Ramai Penolakan UU Cipta Kerja, Fahri Hamzah: Pimpinan dan Anggota DPR RI Jangan Lepas Tangan pada Kamis, 8 Oktober 2020.
Lebih lanjut, Fahri menghimbau supaya pimpinan dan anggota DPR mau memberi penjelasan kepada rakyat terkait perbedaan persepsi yang muncul. Ruang dialog perlu dibuka dengan rakyat agar solusi bersama bisa dicapai.
"Bertemulah dengan rakyat dan jangan lari...kita harus mau dialog dan berbicara," ujarnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, sejak diwacanakan penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja ini memang sudah menimbulkan pro-kontra di masyarakat.
Pengesahannya yang dipercepat pada Senin, 5 Oktober 2020 kemarin membuat kemarahan publik memuncak sehingga berbagai elemen masyarakat memaksa turun aksi ke jalan meskipun di tengah situasi pandemi Covid-19.***(Abuzar Gifari/PR Bogor)
Artikel Rekomendasi