Network
JAKSELNEWS.COM - Demonstrasi yang dilakukan untuk tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja berlangsung secara nasional di berbagai daerah. Riau merupakan salah satu daerah yang dipenuhi oleh aksi demonstrasi.
Akan tetapi, berjalannya demonstrasi di Riau sempat menuai bentrok antara massa aksi dengan aparat. Tindakan represif kepolisian Riau pun dianggap telah berlebihan.
Dikabarkan Pikiran-Rakyat.Com dalam artikel FKPMR Tuntut Kapolda Riau Minta Maaf Lantaran Dinilai Bersikap Berlebihan saat Demo Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) membuat pernyataan sikap yang menuntut Kapolda Riau untuk meminta maaf terbuka kepada publik.
Bagi FKPMR, aksi mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja seharusnya dijamin keamanannya oleh konstitusi karena merupakan hak warga negara.
Maka tindakan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Riau dianggap telah berlebihan apalagi tindakan tersebut telah menyebabkan korban luka, pingsan hingga trauma psikologis di pihak mahasiswa.
"Berdasarkan fakta-fakta tersebut, FKPMR menyatakan 6 sikap ke Kapolda Riau," kata Ketua Umum FKMPR, Chaidir.
Selain itu, FKMPR juga menyatakan kecaman keras atas tindakan kekerasan aparat kepada para demonstran.
"Dan juga mengecam dan sangat kecewa atas sikap pimpinan beserta anggota DPRD Provinsi Riau yang kurang responsif terhadap penyampaian aspirasi mahasiswa se Riau bersama elemen masyarakat lainnya (Buruh, Ormas, dan civil society) menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja pada hari Kamis 8 Oktober 2020," tegasnya.
Selanjutnya, Chaidir juga menyampaikan tuntutan FKMPR kepada Gubernur Riau dan DPRD Riau untuk mendesak pemerintah agar membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Artikel Rekomendasi