Network
JAKSELNEWS.COM - UU Cipta Kerja yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Senin (5/10) lalu masih menuai polemik di masyarakat. Mahasiswa dan buruh akhirnya turun ke jalan guna menyuarakan keberatan mereka atas UU tersebut.
Aksi bermunculan di pelbagai daerah di seluruh Indonesia. Bahkan tak sedikit aksi tersebut berbuntut rusuh dan pengrusakan beberapa fasilitas publik. Bentrok antar massa dan aparat juga menelan korban jiwa.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara mengenai kontroversi UU Cipta Kerja. Jokowi menegaskan Omnibus Law bertujuan menyediakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, bukan justru sebaliknya.
"Saya melihat unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi disinformasi (kesalahan informasi yang diterima masyarakat) mengenai substansi UU ini dan hoaks di media sosial," kata Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (9/10) mengutip laman Pikiran Rakyat.
Terkait isu penghapusan standar upah pekerja Jokowi mengatakan ada informasi informasi yang menyebut penghapusan UMP, Upah Minimum Provinsi; UMK, Upah Minimum Kabupaten; UMSP Upah Minimum Sektoral Provinsi, hal tersebut tidak benar.
"Karena pada faktanya Upah Minimum Regional, UMR tetap ada," kata dia.
Jokowi melanjutkan, yang kedua adalah standar perhitungan upah pekerja.
"Ada juga yang menyebutkan upah minimum dihitung per jam, ini juga tidak benar, tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang, upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil," katanya.
Ketiga, terkait informasi penghilangan cuti bagi para pekerja yang menyebut semua cuti, cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti babtis, cuti kematian, cuti melahirkan dihapuskan dan tidak ada kompensasinya.
Artikel Rekomendasi