Network
"Kerusuhan tentu rentan terjadi, karena banyak provokator yang menyusup dan kalo banyak massa, tentu sulit dibedakan. Polisi juga mau enggak mau berkerumun kan? Karena sudah tugasnya ya gitu. Akhirnya benturan lagi," sambungnya.
Dr. Tirat juga menyatakan bahwa ia sangat menyayangkan pengesahan RUU Cipta Kerja yang terburu-buru sehingga hal tersebut memicu terjadinya demo di daerah-daerah yang berisiko covid-19.
"Sudah tahu potensinya begini, jadi harusnya tahu banyak pihak akan terpancing demo. Dan bukan di Jakarta doang, tapi Jogja, Bali, Surabaya, Bandung, Palu, Lampung, Malang. Semuanya daerah redzone Covid-19," tambahnya.
Dr. Tirta juga mempertanyakan bagaimana jika setelah demo tidak ada pendemo yang terpapar covid-19.
"Sekarang, Kalo ternyata setelah demo, enggak ada yang Covid? Hayoloh. Yang ada malah membuat edukasi 3M yangg dibangun selama 7 bulan enggak efektif," jelasnya.
Menurut Dr. Tirta, terdapat dua kemungkinan dengan adanya demo ini yaitu herd imunity diantara para pendemo atau adanya gelombang baru penyebaran covid-19.
Jika gelombang baru kasus covid-19 terjadi, maka hal tersebut akan merugikan pihak kesehatan.
"Nah Kalo nanti malah jadi klaster covid? Ya yang rugi Nakes rugi semua. Tapi mau nyalahin siapa? Ada api ada asap. Logika," tulisnya.
Ia pun merujuk pada aksi demo Black Lives Matter yang menibulkam klaster kasus covid-19 semakin naik.
"Sekarang kita tahu pentingnya komunikasi publik. Apapun kebijakannya, komunikasikan dulu sebelum disahkan jika potensi ricuh," sambungnya.
Artikel Rekomendasi