Network
JAKSELNEWS.COM - Buntut panjang serangan yang dilakukan Myanmar terhadap pengunjuk rasa pad aakhir pekan lalu membuat beberapa negara murka, tak terkecuali Amerika Serikat (AS). AS diketahui akan segera menangguhkan semua keterlibatan perdagangan dengan Myanmar sampai pemerintahan di negara tersebut terpilih kembali.
"AS segera menangguhkan semua keterlibatan dengan Myanmar di bawah perjanjian perdagangan dan investasi 2013 sampai kembalinya pemerintah yang terpilih secara demokratis," kata juru bicara perdagangan AS Katherine Tai mengutip laman AFP Selasa (30/3).
Langkah itu diambil setelah Myanmar dalam peringatan Hari Angkatan Bersenjata pada akhir pekan lalu telah melakukan perbuatan keji dan memalukan. Bukannya melindungi masyarakat, justru junta menembaki pafra demonstran saat mereka berupaya melarikan diri.
Tai mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pembunuhan yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar terhadap pengunjuk rasa, pelajar, pekerja, pemimpin buruh dan anak-anak telah mengejutkan hati nurani masyarakat internasional.
"Tindakan ini merupakan serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan upaya rakyat Burma untuk mencapai masa depan yang damai serta sejahtera," kata Tai.
Selain menangguhkan pekerjaan pada perjanjian kerangka kerja 2013, Tai mengatakan USTR akan mempertimbangkan situasi Myanmar saat bekerja dengan Kongres AS dalam pengesahan ulang program Generalized System of Preferences. Dimana dalam program itu AS akan mengurangi tarifnya dan menyediakan akses perdagangan khusus untuk beberapa negara berkembang.
Partisipasi mengharuskan negara-negara untuk mempertahankan perlindungan hak-hak pekerja tertentu, dan Tai mengatakan laporan bahwa para pemimpin militer Myanmar telah menargetkan serikat pekerja dan pekerja karena peran mereka dalam protes pro-demokrasi menimbulkan kekhawatiran serius.
Penangguhan kesepakatan perdagangan AS terjadi setelah Presiden Joe Biden mengutuk peristiwa akhir pekan itu sebagai tindakan mengerikan. Dewan Keamanan PBB juga diketahui akan melakukan pertemuan pada Rabu (31/3) esok untuk membahas situasi tersebut. ***
Artikel Rekomendasi