Network
“Merespon peristiwa tersebut, Presiden seharusnya segera membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) terdiri dari elemen bangsa seperti Komnas HAM, aktivis HAM, perwakilan ulama, akademisi, wartawan, dan pihak-pihak lain #HariHAM2020,” ujar Fadli.
Menurutnya, insiden seperti itu dapat mengeskalasi kemarahan publik dan menciptakan ketidakpercayaan publik pada keadilan hukum.
Ia kemudian melanjutkan bahwa sila kedua Pancasila tampaknya hanya ucapan di bibir saja.
“Sebagai negara yang berPancasila, pengalaman sila kedua ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’ tampaknya hanya jargon di bibir saja,”
Fadli turut menyebutkan alasan mengapa pemerintah harus membentuk tim gabungan pencari fakta.
“Pertama, polisi saat ini harus dianggap sebagai pihak yang tengah ‘berperkara’, sehingga pengusutan masalah ini harus melibatkan pihak-pihak lain yang lebih independen. Kedua, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian saat ini sangat rendah. Apapun yang dinyatakan oleh polisi, cenderung tak dipercayai oleh publik. Sehingga, penting dibentuk tim independen,” tuturnya.
Lebih lanjut, Fadli membahas tindakan extra-judicial killing yang dianggap bentuk pelanggaran HAM berat.
“Ketiga, tindakan extra-judicial killing terhadap warga sipil biasa sebagaimana terjadi kemarin bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM berat (gross violation of human rights), sehingga perlu ada upaya ekstra dalam proses pengusutannya,” jelas Fadli Zon.
Seharusnya, kata Fadli Zon, aparat kepolisian bisa memproses kasus tersebut sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku.
Fadli juga menyebutkan bahwa banyak sekali keganjilan dalam kasus penembakan tersebut yang sulit diterima oleh akal sehat.
Artikel Rekomendasi