Network
JAKSELNEWS.COM - Program vaksinasi covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah disambut baik oleh masyarakat dan telah berlangsung baik sampai saat ini.
Namun, sangat disayangkan, tingginya semangat masyarakat dalam melakukan vaksinasi covid-19 ternyata disalah gunakan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab.
Hal ini dikarenakan ditemukan beberapa kasus penipu yang mengatasnamakan program vaksinasi covid-19 yang diberikan oleh pemerintah.
Baca Juga: Ternyata Penting untuk Diseimbangkan, Yuk Kenali Perbedaan IQ, EQ, dan SQ
Oleh sebab itu para pakar mengingatkan mengingatkan para pihak untuk waspadaterkait penipuan yang terlihat meyakinkan dan seolah resmi dikeluarkan oleh pemerintah.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap aksi-aksi penipuan ini dapat segera diatasi.
LaNyalla menjelaskan bahwa aksi penipuan ini dilakukan kepada orang-orang secara random, yang artinya setiap orang dapat menjadi korban.
"Masyarakat harus waspada terhadap aksi penipuan. Apalagi aksi penipuan selalu memanfaatkan berbagai macam program yang sedang digulirkan. Polri pun menyebut ada ribuan penipu sudah bersiap memanfaatkan program vaksinasi Covid-19 untuk melakukan aksi kejahatannya," tutur LaNyalla pada Kamis, 4 Maret 2021.
Baca Juga: Mari Simak Gunung di Indonesia Yang Berpotensi Timbulkan Tsunami
LaNyalla menjelaskan jika pelaku penipuan akan berpura-pura menjadi pihak kesehatan untuk menipu para korban.
"Dengan menjalankan modus operandi berpura-pura sebagai Tenaga Kesehatan (Nakes), pelaku mengaku bisa mempercepat antrean. Namun, ia meminta bayaran melalui transfer uang ke bank dan dilakukan via SMS atau telepon," jelas LaNyalla.
LaNyalla juga menyorot beberapa poin penting yang harus diperhatikan terkait permasalahn penipuan ini.
"Pertama masalah kebocoran data pribadi. Ini harus diperhatikan. Karena, pelaku memiliki data pribadi calon korban. Masalah kedua adalah kepemilikan rekening bank, ini harus menjadi perhatian penting dari lembaga keuangan perbankan. Mengapa rekening bank digunakan untuk kejahatan," terangnya.
Khusus data pribadi, mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur ini berharap data yang ada bisa diintegrasikan dengan sektor yang terkait.
Baca Juga: Dianggap Lakukan Genosida, Sejumlah Negara Bereaksi dengan Aksi Boikot Olimpiade Beijing 2022
"Misalnya KTP yang terintegrasi dengan kepemilikan rekening yang digunakan oleh penipu. Sehingga pengungkapannya kasus-kasus seperti ini menjadi lebih mudah dan cepat," ujarnya.
Selain itu, LaNyalla juga menghimbau masyarakat untuk segera lapor jika mendapa sms atau telfon penipuan.
"Jika sudah ada laporan masyarakat, jajaran Polri harus segera mengusut tuntas dan melakukan tindakan preventif terhadap aksi penipuan. Jangan sampai menuai korban seperti pinjaman online ilegal dan investasi bodong," ujar mantan Ketua Umum PSSI itu.***
Artikel Rekomendasi